BPH Migas Gandeng Joko Purwanto Sosialisasikan Percepatan BBM 1 Harga Secara Nasional

oleh
Foto: Farhaan/ waktunews.com
BPH Migas bersama Anggota Komisi VII Joko Purwanto, Pertamina dan Kementerian ESDM gelar sosialisasi implementasi di tingkat Sub penyalur, dalam rangka percepatan penerapan BBM 1 harga secara nasional .

CIANJUR – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas bersama Anggota Komisi VII Joko Purwanto, Pertamina dan Kementerian ESDM gelar sosialisasi implementasi di tingkat Sub penyalur, dalam rangka percepatan penerapan BBM 1 harga secara nasional  di salah satu hotel di Kabupaten Cianjur, Selasa (17/12/2018).

Anggota Komisi VII DPR RI, Joko Purwanto mengaku, dirinya terus mendorong BPH Migas dan pemerintah daerah untuk membangun sub penyalur BBM mengingat luasnya wilayah Cianjur. Sub penyalur di bawah SPBU ini tujuannya memberikan pelayanan penyaluran yang sama seperti SPBU, namun volume yang didistribusikan lebih kecil.

“Sub penyalur di sini bagaimana memberikan pelayanan  kepada masyarakat yang praktis tak harus jauh,” ujarnya.

Ia mengatakan, fungsi Dewan menjadi penyambung aspirasi warga di pelosok, dimana realita saat ini di lapangan terutama daerah terpencil masih terkendala sulitnya mengakses bahan bakar.

“Kami berpikir keras bagaimana solusi untuk mekanisme distribusi agar warga di pelosok mudah mengakses bahan bakar,” katanya

Diharapkan keberadaan Sub penyalur BBM ini bisa mendorong  kemajuan perekonomian  kerakyatan dan kemakmuran bersama. Tentunya ini mengedepankan prinsip keamanan, keselamatan dan berwawasan lingkungan.

“Ini selaras dengan program pemerintah  yang menjamin  ketersediaan minyak serta gas bagi masyarkat yang tinggal di daerah terpencil dan terluar,” jelasnya.

Sementara itu Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Jugi Prajogo, mengatakan, sub penyalur adalah penyalur yang sudah dibentuk BPH Migas dalam rangka percepatan penerapan bbm 1 harga secara nasional.

“Ada beberapa aturan yang nantinya dikelola oleh pemerintah daerah sepanjang syarat terpenuhi maka bisa dibuat sub penyalur, beberapa syarat itu di antaranya minimal berada 10 kilometer dari SPBU terdekat,” kata Jugi.

Jugi mengatakan, di sub penyalur ada dua hal yang diutamakan adalah penyediaan BBM bersubsidi yakni solar dan premium agar mudah diakses warga yang jauh dari SPBU.

“Menurut pengamatan banyak daerah yang sulit dijangkau oleh SPBU, pada nantinya pemerintah daerah akan menentukan titik mana saja yang harus dibangun sub penyalur,” kata Jugi.

Harga solar dan premium di sub penyalur akan berbeda dengan harga di SPBU harga akan dilihat dari penghitungan biaya transportasi, selisih perbedaan biasanya berkisar antara Rp 1.000 sampai dengan Rp 1.500.

“Pertamini belum ada payung hukum, dengan adanya sub penyalur saya berharap mereka bergabung membentuk sub penyalur,” ujar Jugi.

Ia mengatakan, pemilik pertamini tersebut bisa berkolaborasi dan perlu pembinaan dari pemerintah daerah. Saat ini di Indonesia, sudah dibangun sebanyak 23 sub penyalur kebanyakan di pulau Sulawesi, Sumatera, Papua, dan Maluku.

“Kapasitas sub penyalur itu 3 ribu liter untuk solar dan 3 ribu liter untuk premium,” pungkasnya. (Farhan Muhammad Ridwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco