Pemkab Harus Segera Buat Mitigasi Potensi Bencana

oleh
Foto: Farhaan/ waktunews.com
Para aktivis lingkungan dari Relawan Bela Alam Korem 061/Suryakancana desak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur segera membuat mitigasi potensi bencana, dengan cara mensinergikan berbagai lintas disiplin ilmu dan pengetahuan serta potensi kekuatan rakyat. Hal tersebut untuk meminimalisir dampak kerusakan yang jauh lebih besar yang diakibatkan terjadinya bencana alam.

CIPANAS – Relawan Bela Alam Korem 061/Suryakancana desak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur segera membuat mitigasi potensi bencana. Hal ini untuk mengurangi dampak dari kejadian alam yang nantinya bisa berakibat fatal, dengan cara mensinergikan berbagai lintas disiplin ilmu dan pengetahuan serta potensi kekuatan rakyat.  (14/01/2019).

Salah seorang aktivis Relawan Bela Alam Korem 061/Suryakancana Eko Wiwid mengungkapkan, semua itu berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai peristiwa alam berupa bencana baik karena tsunami, gempa, longsor, banjir dan letusan gunung api.

“Beragam bencana tersebut mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah, baik itu pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota hendaknya segera membuat mitigasi potensi bencana agar bisa mengurangi dampak kejadian alam yang berakibat fatal. Cianjur harus berani, lebih progresif dalam mitigasi biar jadi contoh baik buat kabupaten lain.

“Mitigasi harus dilakukan dengan mensinergikan berbagai lintas disiplin ilmu dan pengetahauan ataupun potensi kekuatan Rakyat. Hilangkan egosektoral dan egosentris,” terangnya.

Eko Wiwid yang dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan ini menyebutkan, dirinya menyadari bahwa fenomena alam seperti gempa, tsunami, meletusnya gunung, longsor dan lainnya tidak bisa terprediksi kapan itu terjadi. Akan tetapi, semua elemen masyarakat Cianjur bisa bersama-sama melihat dan menganalisa dari tanda-tanda alam.

“Hasil penelitian para ahli di berbagai lintas disiplin pengetahuan bisa jadi dasar kewaspadaan dini sebelum terjadi,” ucap Eko.

Misalnya, lanjut Eko, dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah yang tidak dimungkinkan jadi tempat pemukiman, termasuk pembelajaran soal mitigasi. Pemkab beserta masyarakat lalu melakukan perbaikan kawasan kerusakan, penegakan hukum kepada para pelangar aturan dan undang -undang yang berlaku dalam pembangunan fisik seperti sistem tataruang.

“Saya berharap kepada pemimpin daerah, khususnya di wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi yang merupakan daerah di bawah kaki Gunung Gede – Pangrango, untuk segera melakukan mitigas yang melibatkan lintas intansi, lembaga dan komunitas,” pungkasnya. (Farhan Muhammad Ridwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] kaskus emoticons nartzco