Tag : Firman Mulyadi

Firman Mulyadi Dijadikan Nama Gedung Kemahasiswaan di FH UNSUR

Firman Mulyadi Dijadikan Nama Gedung Kemahasiswaan di FH UNSUR

SIGAP : Jajaran Rektorat. Dekan, Dosen, dan Alumni Fakultas Hukum UNSUR Cianjur, tengah jalan bersama menuju lokasi pembangunan gedung kemahasiswaan

CIANJUR, waktunews.com – Pelatakan batu pertama pembangunan Gedung Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unsur Cianjur resmi dilaksanakan, Kamis (11/1/18) pagi. Gedung Kemahasiswaan itu dinamai Firman Mulyadi, sebagai bentuk penghargaan terhadap alumni Fakultas Hukum yang telah memperjuangkan dan mengupayakan bantuan untuk pembangunan Gedung Mahasiswa.

Di gedung tersebut, rencananya akan di bangun dua lantai yang diharapkan pada awal ajaran baru sudah bisa dipergunakan.

Dekan Fakuktas Hukum Unsur Cianjur, Dr Henny Nuraeni, menuturkan, pembangunan gedung tersebut merupakan untuk ruang organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum,

“Kami membangun gedung ini untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan, agar anak-anaku mahasiswa Fakultas Hukum dapat menyalurkan kreatifitas, mencurahkan gagasan, dan menjadi labolatorium pembelajaran dalam berorganisasi,” ujarnya di sela kegiatan.

Henny menambahkan, Firman Mulyadi merupakan salah seorang alumni Fakultas Hukum yang sukses secara akademis, karir, dan profesi.

“Nantinya gedung ini akan kita berinama Gedung Firman Mulyadi. Profesinya Advokat bekerja di DPR RI (Tenaga Ahli, red) dan secara akademik lulus S2 dan saat ini sedang menempuh Program Doktor di Universitas Jayabaya Jakarta,” tambahnya.

Menurut Henny, Firman patut dicontoh oleh mahasiswa lainnya. “Harus dicontoh oleh anak-anaku mahasiswa fakultas hukum, sosok alumni seperti Kang Firman Mulyadi,” pintanya.

Terpisah, Firman Mulyadi, mengucapkan terima kasih serta merasa bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Hukum yang telah menyematkan namanya di Gedung Kemahasiswaan.

“Terimakasih Bu Dekan Fakultas Hukum, yang telah menyematkan nama saya pada gedung kemahasiswaan (Firman Mulyadi),” ucap pria yang juga Ketua Presidium Kahmi Cianjur itu.

Dia bersyukur adanya gedung kemahasiswaan yang refresentatif. Nantinya, BEM, BLM,UKM bisa memanfaatkan ini untuk lebih aktif dalam berorganisasi membentuk forum-forum diskusi dan kajian.

Di sisi lain, Fakultas Hukum sendiri saat ini sedang gencar gencarnya melakukan pembangunan gedung. Pada tahun 2016 sudah di bangun ruang Auditorium, ruang dosen serta ruang pelayananan administrasi. (**)

Anggota DPR RI Eka Sastra Buka Bersama 

Anggota DPR RI Eka Sastra Buka Bersama 

Baraya Eka Sastra Harus Bersatu

CIANJUR, waktunews.com – Anggota DPR RI Eka Sastra  dari Fraksi Partai Golkar menyambangi para konstituennya (Baraya Eka sastra) dalam kegiatan Buka bersama dan kunjungan kerja, Selasa (13/6) di Gedung Dewan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Jalan Raya Suroso Nomor 46 kelurahan Solok Pandan Cianjur.

Dalam kegiatan tersebut,  Eka Sastra meminta agar Baraya Eka bisa menjaga soliditas dan memelihara rasa kebersamaan dan persatuan bangsa agar bangsa Indonesia bisa mengejar ketertinggalan.

“Hari ini bangsa kita sedang mengalami berbagai ketertinggalan, karena berbeda dan saling berprasangka. Jika kita masih saling menyalahkan dan masih malas-malasan apakah kita akan maju, tentu kita harus bersatu menyamakan tujuan,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan Baraya Eka Sastra harus mampu berpikir lebih maju, sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan harus mandiri, maka ia pun memberikan pesan kepada Baraya Eka0 supaya jangan kehilangan harapan.

“Dulu Indonesia sempat menjadi tempat belajar bangsa lain. Bahkan ketika itu Indonesia mampu memberikan beras bagi bangsa lain. Maka hari ini Baraya Eka harus lebih maju dan mandiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan, ketika legislasi sedang bahu membahu membangun trobosan bersama pemerintah . Ia menghimbau agar masyarakat Indonesia harus saling membahu merajut persatuan.

Sedangkan,kata dia, kegiatan ini diadakan sebagai bukti bahwa kita adalah baraya, dan bersaudara. “Cara untuk melihat teman mu bersaudara atau tidak, bukan pada saat kita berrjaya, tapi ketika kita sedang ada masalah, apakah kita mampu mengarungi persaudaraan saat duka dan bermasalah, semoga kita mampu melewatinya,” ungkapnya. (Ismat Nasruloh/Asep Hendrayana)

Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penyederhanaan Partai Politik

Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penyederhanaan Partai Politik

Oleh : Firman Mulyadi, SH, MH

*Mantan Presma UNSUR / Staff Ahli DPR RI

Ada yang menarik dari pembahasan RUU tentang Pemilu, selain mengenai tentang sistem pemilihan calon anggota legislatif yang akan menggunakan terbuka (sistem yg dianut pileg 2014), dan sistem tertutup murni, dimana masyarakat hanya memilih partai saja, sedangkan partailah nanti yang akan menentukan siapa wakil yang berhak duduk di parlemen, meskipun Pemerintah menyodorkan konsep baru dari segi bahasa yaitu melalui draft Revisi Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengusulkan Pemilu 2019 menggunakan sistem terbuka terbatas yang sebenarnya tidak jauh beda dengan sistem tertutup.Namun juga tidak kalah menarik mengenai mengenai pembahasan Parliementary threshold atau ambang batas partai peserta pemilu yang akan di naikan sehingga tentu saja akan berdampak terhadap jumlah partai politik yang ada di Parlement.

Parliementary threshold pada saat ini hanya berkisar dari 3,5% dari suara sah Pemilu, sehingga dengan ambang batas parlemen 3,5 % tersebut menghasilkan 10 fraksi yang berhak duduk di Parlemen. Memang apabila partai kita terlalu banyak maka akan susah untuk memperkuat sistem Presidensial seperti yang terjadi pada negara kita, dimana energi Presiden habis untuk melakukan lobby-lobby politk kepada para ketua umum partai politik. Sehingga salah satu cara untuk memperkuat sistem Presidensial tersebut yaitu melalui mekanisme penyederhanaan partai politik tentu saja dengan cara-cara yang sesuai dengan UU atau cara-cara yang demokratis, maka pembahasan ambang batas parlemen sekarang itu adalah salah satu cara untuk melakukan penyederhanaan partai Politik yang berhak duduk di DPR.

Apabila ambang batas parlemen dinaikan sehingga memang akan menjadi sangat ketat sekali kompetisi partai politik untuk dapat duduk di parlemen. Memang apabila kita melihat negara-negara yang menggunakan sistem Presidensial cenderung memiliki partai yang sedikit, misalnya paling sedikit dua atau mungkin hanya 3 partai politik saja. Sehingga koalisi di parlemen pun cukup sederhana. Saya adalah salah satu yang setuju dalam hal penyederhaan partai politik itu karena untuk memperkuat sistem presidensial, maka salah satu caranya adalah dengan menaikan ambang batas parlemen dari yang sekarang sebesar 3,5% maka ambang batas ini perlu dinaikan.

Dalam pembahasasan RUU Pemilu, Partai Nasdem pernah menyampaikan bahwa Partai Nasdem menawarkan agar ambang batas parlemen yaitu sebesar 7%, Partai Golkar menawarkan 10% untuk ambang batas parlemen, sehingga apabila kita sederhanakan usulan dari Golkar tersebut artinya Partai Politik yang dapat menempatkan kadernya di parlemen minimal memiliki 56 orang anggota baru bisa lolos dari ambang batas tersebut. Hal ini tentu saja sangat memberatkan partai menengah ke bawah. Saya mungkin memprediksi ambang batas tersebut bisa saja tetap di angka 3,5% atau mungkin naik paling tinggi di angka 5% . apabila kita menggunakan data pada Pileg 2014 maka :

  1. PDI Perjuangan 109 kursi dari 23.681.471 (18,95%) suara;
  2. Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75%) suara;
  3. Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81%) suara;
  4. Demokrat 61 kursi 12.728.913 (10,19%) suara;
  5. Partai Amanat Nasional 49 kursi dari 9.481.621 (7,59%) suara;
  6. Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%)suara;
  7. Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi dari 8.480.204 (6,79%) suara;
  8. Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi dari 8.157.488 (6,53%) suara;
  9. NasDem 35 kursi dari 8.402.812 (6,72%) suara;
  10. Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26%) suara

Apabila kita melihat dari data Pileg 2014 yang lalu, dan apabila kita menggunakan ambang batas parlemen yang menggunakan usualan dari Partai Nasdem yaitu sebesar 7%, maka dapat kita prediksi yang bisa lolos ke DPR hanya berkisar 6 partai politik saja. Apabila menggunakan usulan dari Partai Golkar sebesar 10% maka dapat kita prediksi partai yang lolos ke parlemen di DPR RI hanya sekitar 4 Partai Politk saja, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan Partai Demokrat jika kita menggunakan data Pileg 2014, sehingga semakin tinggi ambang batas yang diusulkan akan memberatkan partai-partai menengah.

Namun apabila terjadi penyederhanaan partai politik melalui mekanisme dinaikannya ambang batas, maka akan terjadi demokrasi yang lebih sehat dan tidak gemuk. Sehingga koalisi yang terjadi ketika di Parlemen juga akan lebih sederhana, karena sedikitnya jumlah fraksi yang ada di parlemen.